Telusuri Temuan BPK, BAKN DPR RI Harap PNBP di PT Bukit Asam Dapat Optimal

03-12-2024 / B.A.K.N.
Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron saat Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dengan PT Bukit Asam Tbk, Palembang, Sumatra Selatan, Senin (2/12/2024). Foto : Aisyah/Andri

PARLEMENTARIA, Palembang – Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron menekankan pentingnya optimalisasi Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) sebagai sumber pendapatan negara terbesar kedua setelah pajak.

 

“Kami terus menelaah dan mencari potensi peningkatan pendapatan negara. Oleh karena itu hari ini kami ke PT Bukit Asam di mana Badan Usaha Milik Negara ini mengelola kawasan batubara yang hari ini produksinya mencapai 42 juta dengan target sampai 100 juta pada tahun-tahun kedepan,” ujar Herman kepada Parlementaria usai memimpin Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dengan PT Bukit Asam Tbk, Palembang, Sumatra Selatan, Senin (2/12/2024).

 

Dalam pertemuan ini, BAKN DPR RI mendalami beberapa temuan penting, seperti sistem pengelolaan kualitas batubara, kerugian akibat demurrage, dan potensi tambahan dari biaya seperti fuel surcharge. “Beberapa temuan baru, seperti fuel surcharge, menunjukkan adanya biaya yang jauh lebih tinggi dari harga berlaku umum. Ini menjadi perhatian kami untuk diperbaiki,” tambah Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

 

Ia juga menegaskan bahwa masih banyak hal yang memerlukan konfirmasi lebih lanjut, termasuk kuantifikasi temuan yang sudah disampaikan secara normatif. “Sebagai BUMN, PT Bukit Asam harus benar-benar menjaga tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas keuangannya. Kami ingin memastikan setiap potensi pendapatan negara dari sektor ini dapat dikelola secara efektif dan menjadi penopang fiskal nasional,” tegasnya.

 

Kunjungan ini diharapkan menghasilkan langkah konkret dalam perbaikan tata kelola dan optimalisasi PNBP, sehingga sektor tambang dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan nasional. (ais/rdn)

BERITA TERKAIT
Dukung Swasembada dan ROA 1,5 Persen di 2025, Aset Idle Perhutani Harus Dioptimalkan
22-08-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Bogor –Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sohibul Imam, menekankan pentingnya seluruh BUMN...
Herman Khaeron: Kerja Sama Perhutani Harus Transparan, Banyak Kawasan Tak Beri Benefit
21-08-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Bogor –Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan kunjungan kerja BAKN ke kawasan Perhutani Sentul,...
BAKN DPR RI Desak Perhutani Perbaiki Tata Kelola, Tindaklanjuti Temuan BPK
21-08-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Bogor – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Perum Perhutani di Sentul, Bogor,...
Arjuni Sakir Ungkap Potensi Bias Pemeriksaan dalam Proses Penilaian Profesional BPKP
23-07-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksaan Keuangan dan...